Minggu, 07 April 2013

Perkembangan Hukum Industri di Indonesia

Indonesia terdapat hukum-hukum yang mengatur dalam segala bidang. Bidang-bidang tersebut baik dari segi agama, adat, lingkungan, internasional, publik maupun nasional. Penulisan ini akan membahas tentang perkembangan hukum industri di Indonesia. Sebelum menuju pembahasan perkembangan hukum industri, tentunya terlebih dahulu mengetahui pengertian hukum.

Hukum adalah suatu sistem terpenting yang mengatur atas pelaksanaan terpenting kekuasaan kelembagaan, baik dari kekuasaan bidang politik, ekonomi, dan sosial dalam bermasyarakat, serta masalah kriminal. Adapun pendapat dari beberapa pakar tentang hukum secara umum antara lain :
  • Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat
  • Peraturan yang diadakan oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan
  • Peraturan yang bersifat memaksa, dan
  • Peraturan yang memiliki sanksi.
Makna hukum secara umum memiliki suatu kesatuan dari unsur-unsur seperti yang telah disebutkan diatas, yaitu peraturan yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia diadakan oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan, ada yang bersifat memaksa agar masyarakat dituntut untuk mematuhi aturan tersebut, serta yang melanggar akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

A. Pengertian Hukum Industri
"Hukum Industri", kalimat ini memiliki dua suku kata yang masing-masing terdapat arti yang berbeda. Menurut Utrecht, hukum adalah suatu himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Alasan hukum harus ditaati karena setiap orang merasakan peraturan yang dirasakan sebagai hukum, agar dapat merasakan ketentraman. Penyebab masyarakat harus menaati hukum karena masyarakat harus menghendakinya dan adanya paksaan sosial.

Sedangkan industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, barang baku, barang setengah jadi maupun barang jadi untuk dijadikan barang yang memiliki nilai guna yang tinggi. Secara keseluruhan, industri adalah sekumpulan dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang tertentu dan menempati pada suatu wilayah tertentu dengan output berupa barang dan jasa.

Jadi, dari definisi dua kata tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum industri adalah suatu ilmu yang mengatur masalah perindustrian di Indonesia maupun di dunia berfungsi mengatur bagaimana cara perusahaannya mengatur perusahannya dan membuat sanksi-sanksi yang diberikan jika perusahaan tersebut melanggar hukum yang berlaku.

B. Tujuan Hukum Industri 
Hukum industri dibuat dengan tujuan antara lain :
  • Hukum industri sebagai sarana pembaharuan/pembangunan di bidang industri dalam perspektif ilmu-ilmu yang lain
  • Hukum industri dalam sistem kawasan berdasarkan hukum tata ruang
  • Hukum industri dalam sistem perizinan bersifat lintas lembaga dan yuridisi dalam perspektif global dan lokal
  • Hukum alih teknologi, desain produksi dan hukum konstruksi beserta standarisasi
  • Masalah tanggung jawab dalam sistem hukum industri
  • Adanya pergeseran budaya hukum
  • Adanya undang-undang perindustrian

C. Perkembangan Hukum Industri di Indonesia
Perkembangan hukum industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1984 yang mulai berlaku tanggal 29 Juni 1984.
Bab I
Ketentuan Umum

Bab ini pada pasal I UU. No 1 tahun1984 menjelaskan mengenai peristilahan perindustrian dan industri serta yang berkaitan dengan kedua pengertian pokok tersebut.

Dalam UU No.5 tahun 1984 yang dimaksud dengan:
Perindustrian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri. Industri dimana merupakan suatu proses ekonomi yang mengolah bahan metah, bahan baku dan bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Kelompok industri sebagai bagian utama dari perindustrian yang terbagi dalam tiga kelompok yakni industri kecil, industri madia dan industri besar, dan menjelaskan beberapa peristilahan lain yang berkenaan dengan perindustrian.

Pasal 2 UU No.5 tahun 1984 mengatur mengenai landasan dari pembangunan industri, dimana landasan pembangunan industri di Indonesia berlandaskan pada:
  1. Demokrasi ekonomi, dimana sedapat mungkin peran serta masyarakat baik dari swasta dan koprasi jangan sampai memonopoli suatu produk.
  2. Kepercayaan pada diri sendiri, landasan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membangkitkan dan percaya pada kemampuan diri untuk dalam pembangunan industri. Manfaat dimana landasan ini mengacu pada kegiatan industri yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat.
  3. Kelestarian lingkungan hidup pada prinsipnya landasan ini mengharapkan adanya keseimbangan antara sumber daya alam yang ada serta kelestarian lingkungan guna masa depan generasi muda.
  4. Pembangunan bangsa dimaksudkan dalam pembangunan industri harus berwatak demokrasi ekonomi.
Pasal 3 mengenai tujuan dari pembangunan industri setidaknya ada sekitar 8 tujuan dari pembangunan industri yakni:
  1. Meningkatkan kemakmuran rakyat.
  2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga adanya keseimbangan dalam masyarakat yakni dalam hal ekonomi.
  3. Dengan meningkatnmya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat pula menciptakan kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi yang tepat guna.
  4. Dengan meningkatnya kemampuan dari lapisan masyarakat sehingga peran aktif tehadap pembangunan industri juga semakin meningkat.
  5. Dengan semakin meningkatnya pembangunan industri diharapkan dapat memperluas lapangan kerja.
  6. Selain meningkatnya lapangan kerja dengan adanya pembangunan industri dapat pula meningkatkan penerimaan devisa.
  7. Selain itu, pembangunan dan pengembangan industri merupakan sebagai penunjang pembangunan daerah.
Selain itu, pasal-pasal lainnya yang mengatur hukum industri di Indonesia seperti pada pasal 4 UU No.5 tahun 1984 mengatur mengenai masalah cabang industri, dimana berkaitan dengan pasal 33 UUD 1945 bahwa setiap cabang industri dikuasai oleh Negara. Penguasaan Negara ini dimaksudkan agar tidak ada monopoli namun digunakakan sebagai kemantapan stabilitas nasional.

Kemudian dalam pasal 5 UU No.5 tahun 1984 mengatur mengenai bidang usaha dan jenis industri, dimana pemerintah mengelompokan industri dalam tiga jenis industri yakni:
  1. Industri kecil termasuk didalamnya keterampilan tradisional dan pengerajin yang menghasilkan benda seni.
  2. Selain industri kecil pemerintah juga menetapkan industri khusus untuk penanaman modal.
Sedangkan untuk pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri diatur dalam pasal 7 UU no.5 tahun 1984, yakni:
  1. Pengaturan industri.
Fungsi dari pengaturan industri dimaksudkan agar dalam pembangunan industri dapat terwujud :
  • Pengembangan industri yang baik, sehat dan berhasil guna
  • .Adanya persaingan yang sehat.
  • Tidak terjadi monopoli oleh suatu industri terhadap suatu produk.
     2.  Pembinaan dan pengembangan industri.

Dalam hal pembinaan dan pengembangan industri dilakukan oleh pemerintah bagi para usaha industri untuk
meningkatkan nlai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produk nasional. Pembinaan dalam hal ini dimaksudkan adalah pembinaan kerja sama antara industri kecil, industri menengah dan industri besar.

Mengenai izin usaha ditentukan dalam pasal 13 UU No.5 tahun 1984 bahwa:
  1. Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun perluasan usaha wajib memperoleh izin usaha.
  2. Setiap pemberian izin usaha industri berkaitan dengan pengaturan pembinaan dan pengembanga industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
  3. Kewajiban memperoleh izin usaha dikecualikan bagi industri kecil. Ketentuan ini diatur oleh pemerintah.
Mengenai penyampaian informasi industri diatur dalam pasal 14 UU No.5 tahun 1984 dimana perusahan industri wajib menyampaikan informasi secara berkala mengenai kegiatan industri kepada pemerintah. Kewajiban ini di kecualikan bagi industri kecil. Ketentuan tentang bentuk,isi dan lain-lain diatur oleh pemerintah.

Mengenai keamanan dan keselamatan industri dalam kegiatan industri yang berkaitan dengan tata cara penyelengaraan pengawasan dan pengendalian diatur dalam pasal 15 peraturan pemerintah.

Teknologi Industri
Mengenai teknologi industri dilihat dari usaha industri dalam hal menjalankan bidang usaha industri untuk sedapat mungkin mengunakan teknologi yang tepat guna yang dapat meningkatkan nilai tambah dari produk yang diciptakan. Apabila teknologi yang diharapkan tidak dapat dicari maka pemerintah membantu dalam pemilihan teknologi yang tepat guna ( berkaitan dengan pasal 16 UU No.5 tahun 1984).

Desain Industri
Berkaitan dengan pasal 17 UU No.5 tahun 1984 yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan. Desain industri ini telah mendapatkan perlindungan hukum dengan maksud untuk memberikan rangsangan bagi terciptanya desain-desain baru.

Rancang Bangun dan Perekayasaan

Yang termasuk dari perekayasaan industri adalah konsultasi dibidang perekayasaan konstruksi, perekayasaan peralatan dan mesin industri (hal ini berkaitan dngan pasal 18 UU No.5 tahun 1984).

Standar Bahan Baku dan Hasil Industri
Dalam hal penetapan standar bahan baku merupakan kewenangan pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Tujuan dari standar ini adalah untuk meningkatkan mutu dari produk industri.

Peraturan-peraturan hukum seperti yang tertera diatas merupakan hukum industri yang berlaku di Indonesia sampai saat ini. Setiap bagian dari industri memiliki peraturan undang-undang tersendiri, dan setiap dari peraturan tersebut memiliki sanksi-sanksi jika melanggar aturan tersebut. Dengan adanya peraturan-peraturan hukum tersebut, maka diharapkan hukum industri di Indonesia dapat berkembang lebih baik, masyarakat lebih taat terhadap aturan, serta agar pemerintah dapat menyelesaikan masalah-masalah khususnya berhubungan dengan bidang perindustrian secara tegas, dan cepat tanggap.

Referensi:

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar